PENTINGNYA SOSIALISASI JKN-KIS UNTUK MASYARAKAT

<div style="text-align: justify;"> PENTINGNYA SOSIALISASI JKN-KIS UNTUK MASYARAKAT</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKBFyqBHxIqYZbhKwGP5MIKhATQDeIS8nsWpl5MPQZFaU_VrPWKAhFstU_Lzyr4cbOCZLqAdFKmgZ2T_ahBBaTN3sa1zyZZgM-h02pLuTKXkyyp9V061Q91asW6N3iO9KPPFjClH117ms/s1600/1543230135-IMG20181126101643.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="540" data-original-width="960" height="223" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKBFyqBHxIqYZbhKwGP5MIKhATQDeIS8nsWpl5MPQZFaU_VrPWKAhFstU_Lzyr4cbOCZLqAdFKmgZ2T_ahBBaTN3sa1zyZZgM-h02pLuTKXkyyp9V061Q91asW6N3iO9KPPFjClH117ms/s400/1543230135-IMG20181126101643.jpg" width="400" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Kominfo Kota Pariaman — Sebanyak 35 orang peserta menghadiri Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).  Sosialisasi diadakan oleh Dinas Kesehatan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Kota Pariaman.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Tujuan Sosialisasi JKN-KIS ini adalah pertama untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya JKN-KIS ini karena banyak perobahan-perobahan yang terjadi setiap saat dan itu memang harus di sampaikan kepada masyarakat kita , dan yang kedua adalah memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya JKN-KIS sebelum peserta ini sakit , jadi istilahnya kita sudah punya proteksi kesehatan karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan sakit dan mendapatkan sesuatu yang tidak kita harapkan.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Dalam Sosialisasi itu di hadiri oleh Sekretaris Desa Kampung Baru beserta perangkat Desa , Niniak Mamak , Urang Tuo , Kader Kesehatan , PKK , BPD dan LPM dan sebagai Narasumber adalah Sari Rusfa Kepala BPJS Kota Pariaman.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Sari Rusfa mengatakan Sosialisasi ini di sampaikan bukan karena Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang (JKSS) Kota Pariaman akan berakhir di tanggal 31 Desember 2018 dan di ganti dengan JKN-KIS akan tetapi JKSS ini diganti karena memang ada di sebutkan dalam Permendagri yang terbit di bulan Februari 2018 yang menyebutkan setiap program kesehatan yang di kelola sendiri oleh Kabupaten/Kota itu harus di integrasikan ke JKN-KIS , artinya mau tidak mau JKSS memang harus di integrasikan ke JKN-KIS, dan untuk Tahun 2019 Pemerintah Kota Pariaman yang terpilih telah mengalokasikan dana untuk penambahan kuota masyarakat tidak mampu di Kota Pariaman yang akan di jaminkan ke JKN-KIS Tahun  2019.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>“Setiap tahun kami selalu mengadakan sosialisasi dengan Dinas Kesehatan tapi untuk Tahun 2018 ini kami melakukan dengan 2 (dua) OPD pertama dengan DP3AKB sebanyak 12 Desa dan sudah tuntas semua di bulan Oktober 2018 , kedua dengan Dinas Kesehatan di bulan November ini ada 20 Desa yang di kunjungi dimulai sejak tanggal 12 November berakhir 27 November 2018. Dan untuk satu hari ada dua Desa yang di kunjungi untuk memberikan Sosialisasi ini”, ujarnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>“Jadi peserta yang hadir dia harapkan untuk bisa menjadi corong kepada masyarakat khususnya yang belum punya BPJS Kesehatan dan itu masuk kategori mampu. Ayo kita ikhlaskan untuk beriuran setiap bulannya untuk JKN-KIS ini , anggaplah iuran kita setiap bulan itu  menjadi ladang amal bagi kita di akhirat nantinya. Meskipun setiap bulannya iuran itu tidak dapat kita ambil lagi suatu saat nanti iuran itu bisa gunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan”, jelasnya .</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Terakhir Sari Rusfa berharap agar masyarakat mengerti dan paham tentang pentingnya JKN-KIS ini , karena KIS merupakan kartu yang dapat memberikan pelayanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat karena biayanya akan di tanggung oleh Pemerintah dan ini adalah merupakan salah satu Program Nasional yang harus di sampaikan kepada masyarakat.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Dan pelaksana JKN-KIS ini harus dapat memegang teguh kepercayaan Pemerintah dan seluruh masyarakat dalam melaksanakan program Jaminan Sosial di bidang kesehatan , supaya akses finansial atas kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu dapat terwujud. (desi)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sumber  : <a href="https://pariamankota.go.id/">https://pariamankota.go.id/</a></div>

Berita Desa dan Pemerintah Info Desa PENTINGNYA SOSIALISASI JKN-KIS UNTUK MASYARAKAT

PENTINGNYA SOSIALISASI JKN-KIS UNTUK MASYARAKAT Kominfo Kota Pariaman — Sebanyak 35 orang peserta menghadiri Sosialisasi Jaminan Kes...

Baca selengkapnya »

TRADISI BAJAPUIK ATAU UANG HILANG DI PARIAMAN

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> TRADISI BAJAPUIK ATAU UANG HILANG DI PARIAMAN</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKjjPes1VSA4woZziP13JJvwb3h0pxCdqXjgfOoDD9rmN7JEPaol7XoDXcD1s-bpDmkW9lNPAivCSqHMj4MB_2387M_2Hqitj0zrnjjmwfDA3Jo-G1S5ON2Hi4Z9G2_xwWEI_RtYdsK5I/s1600/manapiak+bandua.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1065" data-original-width="1600" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKjjPes1VSA4woZziP13JJvwb3h0pxCdqXjgfOoDD9rmN7JEPaol7XoDXcD1s-bpDmkW9lNPAivCSqHMj4MB_2387M_2Hqitj0zrnjjmwfDA3Jo-G1S5ON2Hi4Z9G2_xwWEI_RtYdsK5I/s320/manapiak+bandua.jpg" width="320" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXHYCP96Suo4jHoYpFeyhqb_4WaT2ewM7LC9DXj2R2PcpXsOA0zZHTwFgYVg9euRe0kjFTZk1XnSI0lJwjzuG-m9EsgjMx1ypcaA7UMoAgwDoQKMaKrmqoNwq9iBXVSPtDkYw1R8gm7FA/s1600/1679240_20120420100911.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="415" data-original-width="698" height="189" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXHYCP96Suo4jHoYpFeyhqb_4WaT2ewM7LC9DXj2R2PcpXsOA0zZHTwFgYVg9euRe0kjFTZk1XnSI0lJwjzuG-m9EsgjMx1ypcaA7UMoAgwDoQKMaKrmqoNwq9iBXVSPtDkYw1R8gm7FA/s320/1679240_20120420100911.jpg" width="320" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="text-align: justify; white-space: pre;"> </span><span style="text-align: justify;">Sebelum menjelaskan tentang tradisi ini, kita harus menjelaskan bagaimana orang minang memandang adat. Pada prinsipnya orang minang mengklasifikasikan adat menjadi empat macam yakni adat nan sabana adat (adat sebenar adat), adat nan diadatkan(adat yang diadatkan), adat nan taradat (adat yang beradat) dan adat istiadat.</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Sederhananya, adat nan sabana adat itu merupakan ...aturan pokok dan falsafah hidup orang minang yang berlaku turun temurun tanpa dipengaruhi oleh tempat dan waktu, istilahnya ialah indak lakang dek paneh, ndak lapuak dek ujan. Dalam hal ini saya mencontohkan seperti sistem materlineal dan falsafah alam takambang jadi guru (Alam yang membentang dijadikan guru) yang dipakai oleh orang minang. Kemudian adat nan diadatkan merupakan peraturan setempat yang diputuskan secara musyawarah dan mufakat atau aturan yang berlaku disuatu nagari (negeri/daerah) tertentu.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Misalnya tata cara atau syarat-syarat pengangkatan penghulu dan tata cara perkawinan. Sehingga adat perkawinan antara satu daerah dengan daerah lainnya di dalam Minangkabau berbeda-beda, tata cara perkawinan di Pariaman berbeda dengan tata cara perkawinan di dareah lainya seperti di limapuluh kota, agam dan daerah lainnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Sedangkan adat nan taradat merupakan kebiasaan seorang dalam kehidupan bermasyarakat, misalanya seperti tata cara makan. Jika dahulu orang minang makan dengan tangan, maka sekarang orang minang sudah menggunakan sendok untuk makan.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Terakhir ialah adat istiadat yang merupakan kelaziman dalam sebuah nagari atau daerah yang mengikuti situasi masyarakat. Biasanya adat istiadat ini dijewantahkan kedalam bentuk apersiasi seni, budaya, acara serimonial dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Untuk itu, tradisi bajapuik yang merupakan sebagai transaksi perkawinan itu termasuk kedalam kategori adat nan diadatkan. Di Minangkabau tradisi bajapuik atau transaksi perkawinan ini hanya terjadi di daerah Pariaman, sedangkan dareah lainnya tidak mengenal istilah transaksi perkawinan ini. Oleh karena itu, dengan adanya tradisi bajapuik ini Pariaman memiliki ciri khas tersendiri dalam tata cara perkawinan dalam kebudayaan Minangkabau.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Pada umumnya bajapuik (dijemput) merupakan tradisi yang dilakukan oleh orang minang dalam prosesi adat perkawinan, karena dalam sistem matrilineal posisi suami (urang sumando) merupakan orang datang. Oleh karena itu, datang karano dipanggia – tibo karano dianta (datang karena dipanggil – tiba karena diantar) diwujudkan kedalam bentuk prosesi bajapuik dalam perkawinan. Namun, di Pariaman prosesi ini diinterpretasikan kedalam bentuk tradisi bajapuik, yang melibatkan barang-barang yang bernilai seperti uang. Sehingga kemudian dikenal dengan uang japutan (uang jemput), agiah jalang (uang atau emas yang diberikan oleh pihak laki-laki saat pasca pernikahan) dan uang hilang (uang hilang).</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Secara teori tradisi bajapuik ini mengandung makna saling harga menghargai antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki. Ketika laki-laki dihargai dalam bentuk uang japuik, maka sebaliknya pihak perempuan dihargai dengan uang atau emas yang dilebihkan nilainya dari uang japuik atau dinamakan dengan agiah jalang. Kabarnya, dahulu kala, pihak laki-laki akan merasa malu kepada pihak perempuan jika nilai agiah jalangnya lebih rendah dari pada nilai uang japuik yang telah mereka terima, tapi sekarang yang terjadi malah sebaliknya. Makna saling menghargai inilah yang menjadi prinsip dasar dari tradisi bajapuik.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Namun, dalam realitasnya yang terjadi saat ini, terdapat jurang yang tajam antara teori dan prakteknya. Tradisi yang dilaksanakan oleh masayarakat hingga kini sudah jauh berbeda dengan prinsip dasarnya. Jika sebelumanya nilai agiah jalang melebihi uang japuik, maka dalam prakteknya sekarang nilai agiah jalang malah lebih rendah dari pada nilai uang japuik. Bahkan dalam perkembangnya muncul pula istilah yang disebut dengan uang hilang. Uang hilang ini merupakan pemberian dalam bentuk uang atau barang oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki, yang sepenuhnya milik laki-laki yang tidak dapat dikembalikan.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Uang hilang yang sudah diberikan kepada pihak laki-laki tidak dapat dikembalikan, apapun yang terjadi baik pada masa pra nikah maupun pasca nikah. Pihak perempuan tidak dapat menuntut pengembalian, jika pihak lakilaki membatalkan dan mengambil uang hilang.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Sedangkan uang japuik, dimana secara hukum adat, apabila ikatan pertunangan dibatalkan oleh salah satu pihak, maka pihak yang membatalkan ikatan pertunangan diharuskan membayar dana dua kali lipat uang japuik atau disebut juga dengan lipek tando (uang denda).</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Fakta dilapangan mencatat bahwasanya perbedaan antara uang japuik dan uang hilang semakin samar, sehingga masyarakat hanya mengenal uang hilang dalam tradisi bajapuik. Biasanya uang hilang ini digunakan oleh pihak laki-laki untuk membiayai resepsi pernikahan, seperti untuk biaya makanan, biaya pelaminan, tenda dan perangkat hiburan. Disamping itu, sebagian kecil disisihkan untuk membeli perhiasan untuk agiah jalang sebagai barang yang akan diberikan kepada pihak perempuan dalam prosesi manjalang.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Semakin tinggi status sosial seseorang, maka semakin banyak biaya resepsi pernikahannya. Dengan kondisi tersebut pada akhirnya status sosial dan status pendidikan mempengaruhi jumlah uang japuik atau uang hilang yang akan diterima oleh pihak laki-laki. Sayangnya fenomena ini semakin berkembang dalam tradisi bajapuik, sehingga tak mengherankan jika seorang yang status sosialnya tinggi akan dinilai dengan nilai uang hilang yang tinggi.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Disisi lain, tradisi bajapuik ini dinggap tidak bertentang dengan ajaran dalam islam yang mengharuskan laki-laki membayar mahar kepada perempuan. Disamping melaksankan tradisi bajapuik yang dianggap hanya sebagai hadiah perkawinan, masyarakat Pariaman tetap membayar mahar sesuai dengan ajaran islam.<br /> <br /> Sumbaer :<a href="http://desanaras1.blogspot.com/">INFO PARIAMAN & PADANG PARIAMAN</a></div>

Adat Istiadat TRADISI BAJAPUIK ATAU UANG HILANG DI PARIAMAN

TRADISI BAJAPUIK ATAU UANG HILANG DI PARIAMAN Sebelum menjelaskan tentang tradisi ini, kita harus menjelaskan bagaimana orang mi...

Baca selengkapnya »

Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSREMBANG) Desa

<div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLZyzMP_5h30I3geQT1Q4Ph65MMXXZf8pW12xVNinQBWnULnARBZcvajjY_ZLQWQB3AuXfC5jzlL2bYUbNsjak6q-iXEWIG8HozkCP7_IjhwZc1Ja-5j9GBSfYLi7zW7W8edsxH1hyphenhyphenvmg/s1600/51754546_413230572784362_6148959443364085760_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="960" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLZyzMP_5h30I3geQT1Q4Ph65MMXXZf8pW12xVNinQBWnULnARBZcvajjY_ZLQWQB3AuXfC5jzlL2bYUbNsjak6q-iXEWIG8HozkCP7_IjhwZc1Ja-5j9GBSfYLi7zW7W8edsxH1hyphenhyphenvmg/s320/51754546_413230572784362_6148959443364085760_n.jpg" width="320" /></a></div> <span style="white-space: pre;"><br /></span> <span style="white-space: pre;"><br /></span> <span style="white-space: pre;"> </span>Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Desa dilaksanakan setiap bulan Januari dengan mengacu pada RPJM desa. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007, Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Setiap tahun pada bulan Januari, biasanya didesa-desa diselenggarakan musrenbang untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Penyusunan dokumen RKP Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), karena suatu rencana apabila tanpa anggaran sepertinya akan menjadi dokumen atau berkas belaka. Kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat. RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen dan infomasi publik. Pemerintah desa merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat. Keterbukaan dan tanggung gugat kepada publik menjadi prinsip penting bagi pemerintah desa.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>RKP Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa dan disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tahunan atau biasa disebut musrenbang Desa. Dokumen RKPDesa kemudian menjadi masukan (input) penyusunan dokumen APB Desa dengan sumber anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PA Desa), swadaya dan pastisipasi masyarakat, serta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Proses penyusunan dokumen RKP Desa dapat dibagi dalam tiga tahapan, tahapan tersebut adalah :</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>1. Tahap Persiapan Musrenbang Desa,</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Merupakan kegiatan mengkaji ulang dokumen RPJM Desa, mengkaji ulang dokumen RKP Desa tahun sebelumnya, melakukan analisa data dan memverifikasi data ke lapangan bila diperlukan. Analisis data yang dilakukan seringkali disebut sebagai “analisis kerawanan desa” atau ”analisis keadaan darurat desa” yang meliputi data KK miskin, pengangguran, jumlah anak putus sekolah, kematian ibu, bayi dan balita, dan sebagainya. Hasil analisis ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan penyusunan draft rancangan awal RKP Desa dan perhitungan anggarannya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>2. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Desa</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Merupakan forum pertemuan warga dan berbagai pemangku kepentingan untuk memaparkan hasil “analisis keadaan darurat/kerawanan desa”, membahas draft RKP Desa, menyepakati kegiatan prioritas termasuk alokasi anggarannya. Pasca Musrenbang, dilakukan kegiatan merevisi RKP Desa berdasarkan masukan dan kesepakatan, kemudian dilakukan penetapan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>3. Tahap Sosialisasi</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Merupakan sosialisasi dokumen RKP Desa kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Dokumen RKP Desa selanjutnya akan menjadi bahan bagi penyusunan APB Desa. RKP Desa dan APB Desa wajib dipublikasikan agar masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan dan melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaannya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Langkah – langkah penyusunan dokumen RKP Desa</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>1. Pembentukan dan persiapan Pokja (Tim) Perencana Desa</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Penyusunan RKP Desa merupakan kelanjutan dari proses penyusunan RPJM Desa, dan pelaksanaan kegiatannya tetap dijalankan oleh Pokja (Tim) Perencana Desa yang sama. Beberapa istilah sering dipergunakan untuk tim ini, yaitu Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) Desa atau Tim Penyusun RKP Desa. Istilah apa pun yang digunakan, intinya adalah tim yang bertugas menyelenggarakan dan memandu proses sejak dari persiapan, pelaksanaan musrenbang sampai paska musrenbang.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Keluaran (output) dari tahap ini adalah:</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>. SK Kepala Desa tentang Pokja (Tim) Perencana Desa atau Tim Penyusun RKP Desa atau Tim Penyelenggara Musrenbang Desa yang bertugas memfasilitasi dan menyusun dokumen RKP Desa.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>. Pokja (Tim) Perencana desa yang siap menjalankan tugasnya setelah memperoleh pembekalan yang diperlukan.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Susunan tim ini biasanya sebagai berikut:</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>. Kepala Desa selaku pembina dan pengendali kegiatan;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>. Sekretaris Desa selaku penanggungjawab kegiatan (Ketua Tim);</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>. Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan, termasuk membentuk tim pemandu.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Tugas-tugas tim RKP Desa ini antara lain: melakukan pertemuan/rapat-rapat panitia, membentuk Tim Pemandu, mengidentifikasikan peserta dan mengundang peserta, menyusun jadwal dan agenda, dan menyiapkan logistik.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Tim pemandu bertugas untuk mengelola proses dan memfasilitasi pertemuan/musyawarah seperti kegiatan kajian/analisis data, lokakarya desa, dan pelaksanaan musrenbang desa.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>2. Mereviuw (mengkaji ulang) Dokumen RPJM Desa</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Pokja (Tim) Perencana Desa atau Tim Penyusun RKP Desa atau Tim Penyelenggara Musrenbang Desa melakukan reviuw terhadap dokumen RPJM Desa dan dokumen RKP Desa tahun lalu sebagai tahap awal pelaksanaan tugasnya. Bagi desa–desa yang sudah mempunyai RPJM Desa, penyusunan RKP Desa dilakukan dengan merujuk pada program dan kegiatan indikatif yang sudah disusun dalam dokumen rencana 5 tahun tersebut. Sedang bagi desa yang belum mempunyai RPJM Desa, pada tahap pra musrenbang RKP Desa harus dimulai dari penggalian kebutuhan dan permasalahan masyarakat melalui musyawarah dusun/RW.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>3. Analisis Data Kerawanan Desa</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Untuk penyusunan RKP Desa, kajian desa bersama masyarakat (Participatory Rural Appraisal/PRA dengan proses yang cukup panjang yaitu musyawarah dusun/RW dan kajian kelompok sektoral) tidak perlu dilakukan. PRA cukup dilakukan setiap penyusunan RPJM Desa. Walau dokumen RPJM Desa sudah menyusun program dan kegiatan indikatif selama 5 tahun, namun data/informasi terkini perlu dicek kembali. Analisis data yang dilakukan disebut sebagai “analisis kerawanan desa” atau ”analisis keadaan darurat desa”. Hasil analisis ini akan menjadi salah satu materi yang dipaparkan saat pelaksanaan musrenbang.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Kegiatan ini melibatkan kepala dusun, pemuda dan perempuan. Hasilnya didampingkan dengan data tahun lalu, untuk dianalisa dan dicari program apa yang lebih baik dilanjutkan, ditambah, dikurangi, dan sebagainya. Jadi, sifat dokumen RPJM Desa tidaklah “harga mati” tetapi juga bukan berarti dengan mudah diubah/diganti program maupun kegiatannya.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Analisis data kerawanan ini digunakan untuk mengkaji ulang dokumen RPJM Desa, khususnya mengenai prioritas masalah dan kegiatan yang akan disusun untuk RKP Desa tahun berikutnya. Data-data kerawanan desa meliputi:</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>. Berapa jumlah KK miskin sekarang;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>. Berapa warga yang menganggur sekarang;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>. Berapa anak yang putus sekolah dan yang rawan putus sekolah sekarang;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>. Berapa jumlah kematian ibu, bayi dan balita selama setahun terakhir;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>. Berapa orang (terutama ibu, bayi, balita) yang mengalami kurang gizi;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>. Berapa kasus wabah penyakit yang terjadi selama setahun terakhir;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>. Dan sebagainya yang dianggap isu-isu darurat/rawan terkait kemiskinan, gangguan kesejahteraan atau gangguan pemenuhan 10 hak dasar.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>4. Penyusunan Draft Rancangan Awal RKP Desa</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Sama seperti cara penyusunan draft rancangan awal RPJM Desa, draft RKP Desa bisa dilakukan dengan Lokakarya Desa yang melibatkan warga masyarakat, bisa juga dilakukan dengan rapat Pokja (Tim) Perencana desa. Secara umum, langkah-langkah penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa sama saja, hanya penyusunan RKP Desa lebih ringkas/sederhana. Untuk RKP Desa dilakukan lokakarya desa. Peserta lokakarya adalah berbagai komponen desa (terdiri dari Sekretaris Desa sebagai Ketua, Ketua LPM sebagai Sekretaris dan beranggotakan : LPM, Tokoh Masyarakat dan Wakil Perempuan), biasanya juga melibatkan unsur kecamatan dan unsur UPTD atau SKPD.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Proses lokakarya penyiapan RKP Desa adalah sebagai berikut:</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>. Persiapan:</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Menyusun jadwal dan agenda, mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda lokakarya desa, membuka pendaftaran/mengundang calon peserta, menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>. Pelaksanaan:</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>. Pendaftaran peserta lokakarya.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>. Pemaparan tujuan, metode serta keluaran lokakarya oleh Tim Perencana Desa.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>. Pemaparan dan analisa kebijakan dan arah program desa. Narasumber dari Desa: tokoh masyarakat, pengurus Kelembagaan Masyarakat Desa, LSM yang bekerja di Desa tersebut. Topik-topik pembahasannya adalah: Evaluasi pembangunan tahun sebelumnya (RKP Desa sebelumnya),Pemaparan dan analisa kegiatan di dalam dokumen RPJM Desa dan Pemaparan dan analisa keadaan darurat desa.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>. Pemaparan dan analisa kebijakan dan arah program supra desa. Narasumber: dari Kecamatan (Camat /yang mewakili, Kasi PMD, Kepala UPTD/yang mewakili) dan Kabupaten (DPRD dari Dapil yang bersangkutan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat).</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>. Pengembangan draft rancangan awal RKP Desa : Penentuan draf prioritas pembangunan tahun yang akan datang dan Penyusunan draf matrik program dan kegiatan RKP Desa.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>. Penandatanganan berita acara dan penutupan lokakarya.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>5. Persiapan Teknis/logistik Musrenbang</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Setelah dokumen draft RKP Desa tersusun, panitia pendukung bertugas untuk menyiapkan logistik (tempat, alat dan bahan/materi) untuk kegiatan pelaksanaan musrenbang. Undangan disebarkan kepada warga masyarakat dan pemangku kepentingan serta kegiatan diumumkan secara terbuka. Jadual dan agenda disusun oleh tim pemandu. Tim pemandu dan tim notulen mengadakan persiapan teknik memandu dan mendokumentasikan hasil musrenbang.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>6. Pelaksanaan Musrenbang RKP Desa</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya (tahun yang direncanakan).</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Perserta Musrenbang RKP Desa adalah berbagai komponen desa (terdiri dari Sekretaris Desa sebagai Ketua, Ketua LPM sebagai Sekretaris dan beranggotakan : LPM, Tokoh Masyarakat dan Wakil Perempuan), unsur Kecamatan, unsur SKPD, ditambah unsur DPRD dari daerah pemilihan (dapil) bersangkutan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>7. Tujuan musrenbang RKP Desa:</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>. Menyusun prioritas kebutuhan/masalah yang akan dijadikan kegiatan untuk penyusunan RKP Desa dengan pemilahan sbb : Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri dan dibiayai oleh APB Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PA Desa), Alokasi Dana Desa (ADD), dana swadaya desa/masyarakat, dan sumber lain yang tidak mengikat, dan Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri yang dibiayai oleh APBD kabupaten/kota, APBD Propinsi, APBN.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>. Menyiapkan prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah (UPTD dan atau SKPD);</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>. Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di desanya pada forum musrenbang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah (UPTD dan atau SKPD) tahun berikutnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>8. Penting untuk diperhatikan:</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>. Pada prakteknya, lebih banyak desa membawa usulan kegiatan skala desa ke musrenbang kecamatan sehingga tidak dapat diakomodir oleh program supra desa terutama SKPD. Usulan yang dibawa dari desa ke atas semestinya yang bukan kegiatan skala desa, tapi kegiatan skala kecamatan atau kabupaten.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>. Seringkali terjadi kesulitan dalam memilah antara kegiatan skala desa dengan skala kabupaten. Biasanya akan muncul usulan kegiatan baru yang di bawa oleh peserta musrenbang yang tidak mengikuti proses sebelumnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>. SKPD dan anggota DPRD belum terlibat sehingga usulan untuk skala kabupaten kadang tidak sinkron dengan Rancangan Renstra SKPD.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>. Masih minimnya keterlibatan warga miskin dan perempuan sehingga perlu diterapkan kuota jumlah peserta perempuan.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>. Rapat kerja Pokja (Tim) Rencana Desa</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Draft RKP Desa kemudian diperbaiki berdasarkan hasil musrenbang di dalam rapat Pokja (Tim) Perencana Desa. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dokumen RKP Desa oleh Kades.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>9. Penyusunan SK Kades tentang RKP Desa</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Penyusunan draf Surat Keputusan Kepala Desa tentang RKP Desa dilakukan oleh sekretaris desa. Draft Surat Keputusan Kepala Desa tentang RKP Desa diserahkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Surat Keputusan Kepala Desa tentang RKP Desa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>10. Sosialisasi</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh pemerintah desa. Materi Sosialiasasi adalah Lampiran SK RKP Desa yang memuat program dan kegiatan tahun bersangkutan. Media sosialisasi RKP Desa sebaiknya disesuaikan dengan kondisi masing – masing desa. Beberapa alternatif media sosialisasi yang bisa digunakan antara lain: Forum masyarakat baik formal maupun non formal, poster RKP Desa dan APB Desa, papan informasi desa, papan informasi dusun/RW/RT, dan sebagainya.</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Sasaran sosialisasi di tingkat desa adalah: warga masyarakat pada umumnya, toga, tomas, Lembaga Masyarakat Desa (LKMD, PKK, RW, RT, dsb), kelompok-kelompok kepentingan (kelompok tani, kelompok pedagang, nelayan, perempuan pedagang kecil, dsb.).</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="white-space: pre;"> </span>Sasaran sosialisasi di tingkat supra desa adalah: Pemerintah (kecamatan, BAPPEDA, SKPD terkait), DPRD (Komisi DPRD terkait, anggota DPRD dari perwakilan daerah pemilihan bersangkutan).</div>

Berita Desa dan Pemerintah Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSREMBANG) Desa

Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangun...

Baca selengkapnya »